Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi


Tujuan Pendidikan Pancasila dapat dipahami dengan memeriksa dasar-dasar pendidikan Pancasila sebagai bagian integral dari konsep dukungan pencapaian dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dasar-dasar yang dimaksud adalah dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang akan dijelaskan dalam artikel ini. Seperti yang dikemukakan beberapa pengamat bahwa gerakan untuk merevitalisasi Pancasila kini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Forum ilmiah di berbagai tempat telah diselenggarakan oleh masyarakat umum dan akademisi.

Tak terkecuali lembaga negara bahwa MPR memproklamirkan empat pilar bangsa, salah satunya adalah Pancasila. Memang ada perdebatan tentang istilah pilar, karena dipahami bahwa Pancasila adalah fondasi negara, namun semangat untuk lebih mengembangkan Pancasila perlu disambut.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang baru-baru ini disetujui, secara eksplisit juga menyatakan bahwa sehubungan dengan kurikulum nasional setiap universitas wajib mengatur kursus di Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Dikti juga menawarkan berbagai hibah pembelajaran untuk keempat mata kuliah tersebut.

Pancasila adalah fondasi filsafat negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam perwujudan UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus belajar, memperdalam, hidup, dan berlatih di semua bidang kehidupan. Pancasila adalah warisan yang luar biasa dari para pendiri bangsa yang mengacu pada nilai-nilai luhur. Nilai nilai-nilai luhur yang menjadi panutan kehidupan telah kehilangan otoritasnya, sehingga masyarakat menjadi bingung. Kebingungan tersebut dapat menyebabkan krisis baik berupa krisis moneter yang mempengaruhi bidang politik, maupun krisis moral terhadap sikap perilaku manusia.
Baca Pula: Pengertian dan Dasar Pendidikan Pancasila

In Upaya untuk merespon kondisi, pemerintah perlu mengantisipasi agar tidak menimbulkan situasi yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam mempertahankan model peran di b erb angsa dan negara lebih efektif melalui bidang pendidikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Pancasila yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah untuk menargetkan siswa di perguruan tinggi.
Dasar-dasar pendidikan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Yayasan Filosofis

Pada saat Republik Indonesia diproklamirkan pada masa Perang Dunia II, dunia diliputi oleh benturan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada cita-cita individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak individu; Sementara komunisme berakar pada ideologi sosialisme atau kolektivisme yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua arus ideologis ini menghasilkan sistem negara yang berbeda. Cita-cita individualisme melahirkan negara kapitalis yang mendewakan kebebasan (liberalisme) setiap warga negara, berakibat pada tingkah laku dengan superioritas individu, kebebasan untuk menciptakan dan menghasilkan keuntungan maksimal.

Sementara ideologi kolektivisme melahirkan negara komunis otoriter dengan tujuan melindungi kepentingan massa dari eksploitasi segelintir warga dari pemilik modal Kontroversi ideologis ini telah menyebabkan sebuah perang dingin & # 39; yang dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Namun para pendiri Republik Indonesia dapat melepaskan diri dari tarikan kapal dari dua kutub ideologis dunia, dengan merumuskan pandangan dasar ([1945909] philosophische grondslag ) mengenai konsep filosofis yang disebut Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bahkan dapat berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ([1945909] margin of apresiasi ) antara dua ideologi dunia yang berlawanan, karena dalam ideologi Pancasila hak dan masyarakat individu diakui secara proporsional.

2. Yayasan sosiologis

Negara Indonesia yang terdiversifikasi Terdiri lebih dari 300 suku yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, sosiologis mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah fakta (material, formal, dan fungsional) yang ada di masyarakat Indonesia. Kenyataan obyektif ini membuat Pancasila menjadi dasar yang mengikat bagi setiap warga negara untuk mematuhi nilai instrumental norma tertulis atau undang-undang (hukum, yurisprudensi dan perjanjian) serta yang tidak tertulis seperti pabean, kesepakatan atau pemahaman, dan konvensi.
Keragaman atau pluralitas masyarakat Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnis, bahasa, tradisi budaya penuh dengan perbedaan, yang menyebabkan ideologi Pancasila ke diterima sebagai ideologi pemersatu. Data historis menunjukkan bahwa setiap saat ada usaha untuk berpisah atau memberontak oleh beberapa kelompok masyarakat, nilai Pancasila inilah yang dikemukakan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaib; posisi Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, kegagalan usaha pemberontakan terakhir (G30S / PKI) pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk hari berikutnya digunakan sebagai Hari Keajaiban Pancasila.

Bangsa Indonesia yang secara sosiologis pluralistik membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Karena itu, nilai Pancasila perlu dipertahankan dari generasi ke generasi untuk menjaga integritas masyarakat. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan terutama melalui proses pendidikan formal, karena melalui edukasi berbagai poin nilai Pancasila dapat ditaburkan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

3. Yayasan Yuridis

Pancasila telah menjadi norma dasar negara dan negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) junctis Keputusan Presiden No. 150 / 1999 tentang Keputusan Presiden RI / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Mengenai Konstitusi Negara R e Tahun Terbit Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Pembukaan UUD 1945 Konstitusi yang berlaku adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diundangkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tertanggal 18 Agustus 1945. Asas Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan T UUD 1945 NRI secara filosofis-sosiologis sebagai Norma Dasar Indonesia dan dalam konteks yuridis politik sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang yuridis konstitusional memiliki kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa isi kurikulum masing-masing jenis, jalur, dan tingkat pendidikan harus memuat: (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam operasinya, tiga mata kuliah wajib kurikulum, dijadikan bagian dari kurikulum yang berlaku secara nasional.
Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) no. 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata pelajaran wajib untuk setiap mata kuliah dan bersifat nasional. Silabus pendidikan Pancasila dari tahun 1983 sampai 1999 telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, negara, dan negara berkembang pesat, serta kebutuhan untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan pengetahuan ilmiah seiring dengan pola kehidupan global. . Perubahan silabus Pancasila adalah dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor: 265 / Dikti / Kep / 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti kursus pengembangan kepribadian Pancasila di perguruan tinggi di Indonesia. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa kursus pendidikan Pancasila yang meliputi unsur-unsur filsafat Pancasila, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok kursus pengembangan kepribadian (MKPK) pada komposisi kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia. Kursus pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap siswa di perguruan tinggi untuk program diploma / politeknik dan sarjana. Pendidikan Pancasila dirancang dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa tentang Pancasila sebagai filosofi atau nilai nasional, dasar negara dan ideologi nasional dengan segala implikasinya.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 / UU / 2000 tentang Pedoman untuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan penilaian hasil belajar siswa, telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan kepribadian diperlukan dalam kurikulum setiap mata kuliah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan di atas, Dirjen Dikti mengeluarkan Peraturan Menteri Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi. Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan, maka Dirjen Dikti menerbitkan Keputusan No. 43 / Dikti / Kep. / 2006 tentang pelaksanaan kursus pengembangan kepribadian universitas di perguruan tinggi, SK ini merupakan penyempurnaan dari keputusan sebelumnya.

Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan dapat menciptakan sarana belajar bagi siswa untuk secara akademis mengkaji, menganalisa, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada adalah rangkaian konsep, program, prosedur, dan upaya mewujudkan tujuan nasional yang dimandatkan oleh UUD 1945, yaitu kehidupan intelektual bangsa. Maka tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi juga merupakan bagian dari upaya mendidik kehidupan bangsa.

author
Penulis: 

    Posting Terkait "Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi"

    Teks Pembukaan UUD 1945
    Tentu untuk siswa SD, SMP dan SMA,
    Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama (1)
    Pernyataan tersebut tidak hanya menjadi tekad sebuah
    Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945
    Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari
    Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945
    Sebelum menguraikan arti paragraf ketiga dari pembukaan

    Tinggalkan pesan "Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi"